Pendidikan dan Bank Dunia di Indonesia
Pendidikan di Indonesia sangat beragam dan beragam. Sistem pendidikan ini merupakan sistem terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 250.000 sekolah dan 2,6 juta guru. Hanya di belakang Amerika Serikat, India, dan China. Sistem pendidikan dipimpin oleh dua menteri, dengan Departemen Pendidikan https://www.kemenagkabbekasi.com/ Nasional (Depdiknas) bertanggung jawab atas 84 persen sekolah, dan Departemen Agama (Depag) bertanggung jawab atas 16 persen lainnya. Sekolah swasta juga berperan besar. Sementara hanya 7% sekolah dasar adalah swasta, bagian ini meningkat menjadi 56% di sekolah menengah pertama dan 67% di sekolah menengah umum.
Tingkat pendaftaran bersih sekolah menengah telah meningkat pesat, menjadi 66% untuk Sekolah Menengah Pertama dan 45% untuk Sekolah Menengah Umum, tetapi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah ini. Tingkat pendaftaran kotor Indonesia sebesar 21% dan 11,5% lebih rendah daripada negara tetangganya.
Salah satu prioritas pembangunan pemerintah Indonesia adalah pendidikan. Belanja pendidikan telah meningkat secara signifikan sejak krisis ekonomi terjadi. Dari tahun 2000 hingga 2006, biaya pendidikan meningkat dua kali lipat. Belanja pemerintah untuk pendidikan mencapai lebih dari US$14 miliar pada tahun 2007, atau lebih dari 16% dari total pengeluaran pemerintah. Sebagai bagian dari produk domestik bruto (3,4%), jumlah
Menurut Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional (No. 20/2003) dan Amandemen Konstitusi III, setiap warga Indonesia berhak atas pendidikan yang layak. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pemerintah harus membiayai pendidikan dasar tanpa biaya dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membelanjakan dua puluh persen dari pendapatannya untuk pendidikan. Dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, Undang-Undang Guru (No. 14/2005) melakukan perubahan besar pada persyaratan dan ketentuan sertifikasi guru. Tiga pilar utama membentuk rencana strategis Departemen Pendidikan untuk tahun 2005–2009:
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan pemerintahan dalam sektor pendidikan.
Pemerintah meluncurkan program yang dikenal sebagai BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada tahun 2005 untuk memberikan dana langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap bersekolah dan mendapatkan akses ke pendidikan.
Pemerintah telah menetapkan prinsip Pengelolaan Berbasis Sekolah dalam sistem pendidikan nasional dan menyediakan kerangka untuk Standar Nasional Pendidikan untuk mendukung hal ini dan desentralisasi secara keseluruhan.
Fokus tim pendidikan Bank Dunia adalah mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Pendidikan Nasional. Mulai dari RENSTRA 2005-2009, Bank Dunia telah mengembangkan portofolio untuk mendukung program-program utama yang diidentifikasi oleh Kementerian. Dialog Pendidikan Tematis, yang dipimpin oleh Bappenas, adalah forum untuk pemerintah dan mitra pembangunan untuk membahas masalah sektor di tingkat kebijakan. Dialog ini memberi Bank Dunia dan mitra pembangunan arahan tentang hal-hal yang harus mereka bantu di masa depan. Penilaian Sektor Pendidikan saat ini diawasi oleh forum tersebut. Penilaian ini akan memberikan dasar analitis untuk keputusan strategis mengenai arah RENSTRA 2010-2014, yang akan digunakan sebagai kerangka oleh mitra pembangunan.